KESESUAIAN LAYANAN KONSELING PERNIKAHAN DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN KELUARGA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Abstract

Meningkatnya angka perceraian dan konflik rumah tangga di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran negara dalam melindungi institusi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga belum sepenuhnya didukung oleh sistem layanan konseling pernikahan yang terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian layanan konseling pernikahan yang tersedia dengan prinsip perlindungan keluarga dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif dan interpretasi sistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan layanan konseling pernikahan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai regulasi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait standarisasi layanan konseling yang bersifat terapeutik dan berkelanjutan pasca-nikah. Selain itu, layanan yang ada belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan keluarga, terutama dalam aspek aksesibilitas, profesionalitas konselor, integrasi antar-lembaga, serta pemenuhan hak atas kesehatan mental. Keterbatasan sumber daya manusia dan belum terbangunnya sistem perlindungan keluarga yang terintegrasi antara KUA, BKKBN, dan PUSPAGA menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi kebijakan hukum melalui pembentukan standar nasional layanan konseling pernikahan yang terintegrasi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan keluarga yang berkelanjutan.